Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan, rencana mendirikan restoran respresentatif di dalam gedung baru DPR tidak masuk akal. Rencana itu dinilainya mengada-ada.Berikut ini Kronologi Rencana Pembangunan Gedung DPR RI yang dikutip langsung dari situs DPR (www.dpr.go.id/id/sosialisasi-gedung/kronologi ):
Sebelumnya, DPR sendiri berencana melengkapi gedung baru dengan fasilitas relaksasi berupa spa dan kolam renang. Tapi hal ini kemudian dibantah Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Marzuki Ali serta Wakil BURT DPR Pius Lustrilanang.
Priyo menekankan, pembangunan gedung baru DPR memang diperlukan. Terutama untuk membuat sebuah ruangan respresentatif guna menerima tamu kenegaraan. Ini pun ada di beberapa parlemen negara lain.
- Didasarkan atas perubahan jumlah anggota dewan yang tiap periode bertambah, serta tidak mencukupinya Gedung Nusantara I untuk dapat menampung aktifitas anggota DPR RI.
- Saat ini tiap anggota DPR RI di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan.
- Dalam rangka penataan Kompleks DPR, maka BURT menyusun TOR Grand Design Kawasan DPR RI. Pada Tahun 2008, Setjen DPR RI melakukan Lelang untuk Konsutan Review Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan Blok Plan Kawasan DPR/MPR RI (Oktober 2008).
- Pada 2 Februari 2009, PT. Virama Karya (Konsultan Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur) memaparkan Blok Plan Kawasan MPR/DPR RI pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan BURT. Rapat meminta Konsep Blok Plan disempurnakan.
- Pada 18 Mei 2009, diadakan Rapat Dengar Pendapat antara Steering Committee Penataan Ulang dengan IAI, INKINDO dan PT. Yodya Karya memutuskan untuk mengadakan lokakarya dalam rangka mendapatkan masukan-masukan mengenai Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI.
- Pada 24-25 Juni 2009 diadakan Lokakarya Penataan Ulang Komplek MPR/DPR/DPD RI dan hasil Penyempurnaan Master Plan telah disampaikan ke BURT.
.
Namun, dari pembangunan gedung dpr ini, bukan berarti semua anggota dpr setuju atas pembangunan gedung baru DPR ini. Pembangunan Gedung DPR baru yang menelan biaya sekitara Rp 1,6 triliun, ternyata tidak didukung oleh semua anggota DPR, salah satunya adalah Pramono Anung dari fraksi PDI Perjuangan.
Dalam twitternya, Rabu (1/9/2010) pagi, Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan sikap dia atas pembangunan Gedung DPR yang rencananya bakal dilengkapi ruang rekreasi termasuk spa dan kolam renang.
“Sebagai Pimpinan DPR, terus terang saya malu dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru, tidak sensitif dan jauh dari rasa keadilan masyarakat,” sebutnya.
Pramono mengaku, rencana pembangunan itu belum pernah diputuskan dalam forum rapat pimpinan. “Saya akan minta untuk dievaluasi atau ditunda,” tambahnya.
Pembangunan Gedung Baru DPR dinilai seperti sangat berlebihan!
sedangkan indonesia masih banyak persoalan diantaranya
Data Kemiskinan di Indonesia
- Jumlah pekerja yang sudah terkena PHK: 27.578 orang
- 24.817 orang lagi sudah masuk daftar tunggu PHK
- 11.993 pekerja sudah dirumahkan
- 11.191 pekerja menunggu proses dirumahkan.
- 600.000 tenaga kerja Indonesia terancam dipulangkan.
Sumber: Pusat Informasi KOMPAS, 22 Februari 2009
Coba bayangkan dengan anggaran segitu banyaknya JIKA untuk realisasikan oleh warga yang kurang mampu atau untuk kepentingan lain yang berguna bagi orang banyak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar